Iya mengatakan Badan publik mestinya berkewajiban untuk menyediakan, memberikan informasi ke setiap warga negara, melaui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ( PPID) secara benar akurat dan tidak menyesatkan.
" kemudian membangun dan mengembangkan sistem informasi publik yang baik sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi publik, " ungkap ketua KIP Jambi.
Bahkan dirinya menegaskan Badan publik tidak boleh menolak permintaan informasi publik.
Baca Juga:Adakan Temu Silaturrahmi di Kabupaten Bima, HJ Nurhaidah Bakal Calon DPD RI Mendapat Sambutan Baik
" selagi informasi yang diminta adalah diinformasi yang dikuasainya selain informasi yang bersifat di kecualikan yakni rahasia negara, dagang dan rahasia pridadi, "tutupnya.
